Prabowo Siap Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir
Prabowo Subianto Menduga Pengelolaan BUMN Tidak Akuntabel
Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) sering dilakukan secara seenaknya. Ia terkejut mengetahui bahwa jumlah entitas BUMN mencapai 1.074, yang menurutnya banyak yang tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.
Usutan Terhadap Direksi BUMN
Saat berbicara dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026, Prabowo mengungkapkan rencananya untuk mengusut jajaran direksi BUMN dalam tiga dekade terakhir. Ia menyatakan kebingungannya atas kondisi BUMN yang bekerja tanpa akuntabilitas.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujar Prabowo.
Pemberian Pengampunan
Prabowo tidak menutup kemungkinan memberikan pengampunan (amnesty) bagi pihak yang mengakui kesalahan. Ia berencana untuk meminta DPR mempertimbangkan usulan tersebut.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut… untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” paparnya.
“Tapi saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui… Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” tambah Prabowo.
