Kemandirian Antariksa: Pentingnya Strategi Nasional Indonesia
Pesatnya inovasi teknologi di seluruh dunia, didorong oleh privatisasi dan rivalitas geopolitik di sektor antariksa, menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang fokus pada kemandirian antariksa. Dalam diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), para narasumber dari berbagai sektor menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di abad ke-21. Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta, termasuk dari parlemen, kementerian, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media.
Diskusi publik di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok membahas bahwa kemandirian antariksa bukan pilihan, tetapi suatu keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin ketat.
Dipandu oleh Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI, diskusi dimulai dengan paparan kunci oleh Prof. Thomas Djamaluddin. Beliau menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa adalah syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, yang menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, sekarang dihadapkan dengan tantangan tata kelola program antariksa yang lemah, pendanaan yang terbatas, dan kurangnya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Meski telah memperoleh pengakuan internasional, Indonesia masih harus mengambil langkah-langkah strategis agar tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi antariksa global.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa ruang antariksa kini memiliki implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Indonesia perlu lebih proaktif dan mengusulkan pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk melibatkan berbagai sektor terkait. Dari perspektif Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain untuk akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Untuk itu, membangun ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh dan mengejar konstelasi satelit LEO diperlukan.
Berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Direktur Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pentingnya membangun kemandirian antariksa melalui pendekatan yang terintegrasi dan strategis. Investasi, kerjasama lintas sektor, regulasi yang konsisten, dan keberpihakan pada kepentingan nasional dan internasional menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri antariksa global.
Dalam kesimpulan, penting bagi Indonesia untuk segera mengembangkan strategi terpadu dalam mencapai kemandirian antariksa. Penguatan lembaga, regulasi, investasi, kolaborasi lintas sektor, serta restrukturisasi kelembagaan dalam pengembangan teknologi antariksa nasional harus menjadi prioritas utama. Indonesia harus mempercepat langkah-langkah strategisnya agar tidak tertinggal dalam ekonomi antariksa global.
Sumber: Strategi Kemandirian Antariksa Indonesia Dan Peran RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
