Kemandirian Antariksa
Di tengah persaingan geopolitik yang semakin intensif di luar angkasa, Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk segera merumuskan strategi nasional yang lebih dari sekadar teknologi, tetapi juga memprioritaskan kepentingan jangka panjang bangsa. Perdebatan publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Persaingan Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI, pada hari Selasa (27/5/2025), menyoroti urgensi ini dan melibatkan berbagai pakar dari berbagai sektor.
Keynote speaker, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN), menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan daya saing negara. Indonesia, yang telah memulai eksplorasi antariksa sejak 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit sendiri, kini menghadapi tantangan dengan manajemen program antariksa yang lemah, kurangnya pendanaan, dan ketidakpastian arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Sebagai negara dengan potensi terbesar di kawasan, Indonesia harus bergerak cepat untuk bertransformasi dari pengguna menjadi produsen aktif dalam ekonomi luar angkasa yang menjanjikan.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menyatakan bahwa ruang antariksa kini memiliki peran strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara, dan berdampak langsung pada pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan. Dalam era rivalitas global dan militerisasi di luar angkasa, Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia menyarankan untuk menghidupkan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor. Potensi kegagalan dalam manajemen antariksa bisa saja terjadi seperti kasus FIR jika tidak ada koordinasi yang kokoh.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menggarisbawahi bahwa ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal data, teknologi, dan peluncuran satelit bisa menjadi hambatan. Kemandirian antariksa dianggap sebagai prasyarat bagi ketahanan nasional dan kemakmuran, terutama dalam pelayanan publik di daerah terpencil, penanggulangan bencana, dan perlindungan perbatasan. Pemerintah diminta untuk membangun ekosistem antariksa nasional yang solid dan mengejar konstelasi satelit LEO sebagai pondasi ekonomi luar angkasa.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menekankan bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI menganggap antariksa sebagai pilar strategis untuk ketahanan nasional dan berencana untuk mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal menuju tata kelola antariksa yang berdaulat. Sayangnya, sektor antariksa masih belum menjadi prioritas politik karena dampaknya yang tidak langsung terlihat oleh masyarakat.
Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa di Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan bahwa untuk mencapai kemandirian antariksa diperlukan kerangka pembiayaan yang kuat, institusi yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meskipun Indonesia memiliki potensi luar angkasa yang besar, investasi dalam bidang ini masih tertinggal karena kurangnya akses dan dukungan politik.
Diskusi ini menunjukkan bahwa kemandirian antariksa Indonesia harus segera diwujudkan melalui strategi nasional yang holistik agar tidak hanya menjadi penonton dalam persaingan global di luar angkasa. Tanpa tindakan nyata dan komitmen yang kuat, harapan untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi luar angkasa hanya akan menjadi khayalan yang tak pasti di orbit.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
