Kemandirian Antariksa dalam Konteks Geopolitik Global
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Ketua PSAPI, membahas potensi konflik antariksa dan posisi Indonesia dalam tata kelola global. Dia menyoroti bahwa antariksa kini merupakan bagian dari persaingan geopolitik global. Namun, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia dalam hal ini?
Menurut Chappy, laporan PBB dan studi dari CSIS mencatat bahwa lebih dari 30 negara telah memiliki sistem pertahanan berbasis antariksa dan sebagian besar sudah menguji senjata antisatelit (ASAT). Hal ini menunjukkan bahwa ruang antariksa bukan lagi zona damai mutlak, tapi sudah dipenuhi ancaman yang tidak simetris.
“Dengan prinsip bebas aktif, Indonesia harus turut serta dalam mendorong kemandirian antariksa yang bertanggung jawab, damai, dan inklusif,” ujar Chappy.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah keterangan tertulis dan diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh CIReS LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (27/5/2025).
Lebih lanjut, Chappy menegaskan bahwa untuk dapat berkontribusi secara signifikan, Indonesia perlu memiliki kapasitas domestik yang kredibel dan koordinasi internal yang kuat.
Menurutnya, pemahaman terhadap ruang antariksa sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan sains atau teknologi semata. Antariksa merupakan domain strategis yang sangat penting, sebagaimana halnya dengan udara, laut, dan daratan.
Pengelolaan yang kurang baik dari ruang antariksa dapat langsung berdampak pada bidang pertahanan, keamanan, dan kedaulatan nasional Indonesia. Faktanya, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sebagai negara kepulauan di garis katulistiwa.
“Kita harus memiliki keunggulan geografis yang pendukung dalam melakukan kegiatan keantariksaan dunia, namun keunggulan tersebut tidak akan berarti bila tidak diimbangi dengan strategi nasional yang kokoh, tata kelola lintas sektor yang terintegrasi, dan institusi yang kuat,” tegas Chappy yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara Periode 2002-2005.
Penggunaan ruang antariksa juga sangat penting dalam strategi ketahanan nasional Indonesia, seperti dalam bidang keamanan satelit, sistem navigasi dan early warning militer.
Selain itu, dalam sektor ekonomi dan logistik, antariksa dapat digunakan untuk melacak kapal dan pesawat, serta dalam komunikasi. Antara lain, pemanfaatan ruang antariksa dapat untuk manajemen bencana dan lingkungan, penginderaan jauh, dan prediksi cuaca ekstrem.
“Kami juga bisa menggunakan ruang antariksa untuk kedaulatan data nasional, bebas dari ketergantungan pada sistem asing seperti GPS, Beidou, atau Glonass,” tambahnya.
Tanpa memiliki kemandirian antariksa, Indonesia berisiko menjadi tergantung pada negara lain dalam hal data strategis maupun teknologi infrastruktur. Hal ini dapat membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi rapuh di tengah ketidakpastian persaingan global yang semakin intensif.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN / Kepala LAPAN 2014-2021, menyampaikan mengenai proyeksi keantariksaan Indonesia. Dalam forum keantariksaan internasional, Indonesia digolongkan sebagai “new emerging space country” dengan kekuatan ekonomi yang diproyeksikan akan berada di peringkat ke-4 dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India.
“Indonesia berpotensi menjadi negara pengenal ruang antariksa yang baru,” ujar Prof. Thomas.
Dengan adanya pertumbuhan teknologi satelit yang cepat, kebutuhan akan satelit juga akan terus meningkat. Dia yakin bahwa ekonomi antariksa akan terus berkembang dan semakin pesat.
“Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, kita harus menguasai teknologi keantariksaan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen layanan antariksa,” harapnya.
Sumber: Indonesia Dan Kemandirian Antariksa: Menjawab Tantangan Geopolitik Lewat RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Sumber: Ruang Antariksa Jadi Bagian Persaingan Geopolitik Global, Bagaimana Posisi Indonesia?
