Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyerukan pembatalan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol selama masa konsesi berlangsung. Menurutnya, penambahan PPN di atas tarif tol berpotensi mengakibatkan beban ganda bagi masyarakat. Tarif tol sebenarnya adalah retribusi untuk penggunaan infrastruktur, namun dengan adanya penambahan pajak, dapat membuat masyarakat merasa membayar dua kali untuk aset yang seharusnya menjadi milik bersama. Huda menekankan perlunya penundaan atau pembatalan rencana tersebut hingga masa konsesi berakhir atau tarif tol mengalami penyesuaian. Selain itu, ia juga mengajak pemerintah untuk melakukan kajian ulang secara transparan, melibatkan publik dan akademisi guna menghindari tumpang tindih pungutan.
© kabariwarga.com