Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda). Hal ini dilakukan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat dan merespons adanya Pemda yang masih dalam proses kajian terhadap kebijakan tersebut. Meskipun wajib, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi kepada daerah untuk mengatur proporsi antara WFH dan work from office (WFO) sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, proporsi antara WFH dan WFO dapat diatur oleh daerah sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya penegasan yang bersifat mutlak. Ini menunjukkan kebijakan adaptif pemerintah dalam menangani situasi kerja di tengah pandemi.
© kabariwarga.com