Pada tanggal 1 April 2026, Pemerintah akan menerapkan kebijakan bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara menghadapi harga komoditas global yang tinggi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih menunggu hasil rapat final lintas kementerian dan lembaga sebelum benar-benar berlaku.
Di samping batu bara, pemerintah juga sedang menyiapkan aturan serupa untuk komoditas nikel yang telah mendapat persetujuan Presiden. Namun, masih perlu pembahasan teknis lebih lanjut sebelum kebijakan itu diterapkan secara resmi. Rapat koordinasi untuk membahas detail kebijakan ini akan diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Purbaya menegaskan bahwa besaran tarif bea keluar belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap finalisasi. Meskipun angka bea keluar sudah diputuskan oleh Presiden, penentuan tarif masih perlu didiskusikan lebih lanjut dalam rapat. Kebijakan bea keluar untuk batu bara akan diterapkan sesuai dengan arahan Presiden.
