Menko Yusril Berharap Persidangan Andrie Yunus Berjalan Adil tanpa Intervensi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam proses persidangan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Yusril menegaskan pentingnya independensi lembaga peradilan dalam menangani kasus tersebut.
Proses Persidangan yang Profesional dan Obyektif
Dalam keterangannya, Yusril menyatakan bahwa pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan dan berharap agar proses persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam reformasi hukum dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
“Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, obyektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta imparsial,” ungkap Yusril.
Independensi Badan Peradilan
Yusril juga menegaskan bahwa harapan pemerintah terhadap persidangan yang adil tidak boleh diartikan sebagai intervensi terhadap pengadilan. Kewenangan yudikatif harus tetap independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah.
Di samping itu, Yusril menyoroti kewajiban konstitusional pemerintah dalam menjaga tegaknya hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, transparansi dalam proses peradilan sangat penting untuk menjaga citra negara di mata masyarakat.
“Menjaga kepercayaan rakyat kepada negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, proses peradilan harus mampu berjalan secara transparan,” tegas Yusril.
