Komite Senat Australia telah merilis laporan mengenai kerangka regulasi aset digital yang diusulkan oleh pemerintah. Laporan tersebut mendukung undang-undang yang akan memasukkan platform kripto dan layanan kustodian di bawah layanan keuangan Australia. Langkah ini diterapkan sebagai bagian dari upaya modernisasi pengawasan aset digital yang berkembang pesat namun masih belum teratur dengan baik. Regulator Australia telah mengambil langkah sebelumnya, seperti pendaftaran wajib AUSTRAC untuk pertukaran kripto dan konsultasi Departemen Keuangan untuk membawa platform aset digital ke dalam kerangka layanan keuangan negara. RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025 yang baru-baru ini diusulkan akan merubah undang-undang korporasi dan UU ASIC untuk menciptakan rezim perizinan dan kepatuhan bagi bisnis yang mengelola token digital atas nama klien. Aturan tersebut akan membutuhkan operator platform dan layanan penyimpanan aset digital untuk memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia, mematuhi standar keamanan aset, dan memenuhi persyaratan pengungkapan kepada klien ritel. Tujuannya adalah untuk menutup celah regulasi yang memungkinkan bisnis untuk menyimpan aset digital klien tanpa perlindungan yang memadai. Undang-undang tersebut juga mendefinisikan konsep seperti “token digital,” “platform aset digital,” dan “platform kustodian tokenisasi” untuk memastikan perantara yang menangani aset pelanggan tunduk pada hukum layanan keuangan yang ada. Sebagai tambahan, aturan tersebut akan memberikan masa transisi enam bulan bagi penyedia yang belum memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia.
© kabariwarga.com