Pemerintah Israel telah menyetujui rencana kontroversial untuk mengklaim sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai “milik negara” jika Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Langkah ini menuai protes dari negara-negara Timur Tengah dan tuduhan “aneksasi de facto”. Proposal ini didorong oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz, yang masing-masing menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari agenda pemukiman dan komitmen pemerintah untuk mengendalikan wilayah tersebut. Keputusan ini memungkinkan dimulainya kembali proses “penyelesaian hak kepemilikan tanah”, yang tertunda sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada tahun 1967.
Pelaksanaan rencana ini berarti siapa pun yang mengklaim kepemilikan tanah harus menyediakan dokumen valid yang membuktikan kepemilikan tersebut. Namun, setelah puluhan tahun pendudukan, sempat diragukan apakah Palestina dapat memenuhi standar tersebut. Langkah ini berpotensi merampas hak kepemilikan ribuan warga Palestina atas tanah mereka. Proses aneksasi ini adalah langkah kontroversial dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Timur Tengah.
