Pemulihan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia. Diperkirakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk proses pemulihan tersebut mencapai lebih dari Rp50 triliun, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Data terus diperbarui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan AHY telah meminta agar perhitungan anggaran terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat dan percepatan rehabilitasi pasca bencana.
Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian terkait untuk menghitung anggaran dengan seksama dan mempersiapkan langkah-langkah penanganan bencana yang efektif. Menurut Menko IPK, pembangunan kembali infrastruktur harus dilakukan dengan kualitas yang baik, bukan hanya cepat. Kerusakan infrastruktur akibat bencana yang terjadi mencakup berbagai fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, gedung/kantor, jembatan, dan akses transportasi yang terputus di 52 kabupaten di ketiga provinsi tersebut.
Proses pemulihan ini menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat segera pulih dan kembali beraktivitas normal. Dengan perhitungan anggaran yang matang dan pengelolaan yang efektif, diharapkan upaya pemulihan pasca bencana ini dapat berjalan lancar dan hasilnya memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat yang terdampak.
