Dalam era digital saat ini, ruang siber menjadi tantangan utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Dalam sebuah konferensi mahasiswa pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Dr. Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan bahwa ruang siber bukan hanya sekadar fasilitas teknologi, melainkan area strategis yang tidak memiliki batas fisik maupun yurisdiksi pasti. Tidak seperti darat, laut, maupun udara, kawasan siber memungkinkan berbagai entitas untuk bergerak melintasi “batas virtual” dengan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Karena tidak ada batas nyata, siapa pun bisa menjadi pelaku dan siapa pun bisa terkena dampaknya kapan saja,” jelas Dr. Sulistyo di depan para peserta. Ruang siber memang telah mengubah konsep tradisional mengenai kedaulatan dan keamanan. Saat serangan atau manipulasi digital dapat dilakukan oleh pihak mana saja dari mana saja, sulit bagi negara untuk memastikan wilayah digitalnya benar-benar aman.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana konsep kedaulatan dapat dipertahankan di ranah yang sepenuhnya maya, tanpa kejelasan teritori ataupun hukum tetap yang melingkupinya. Bahkan, keberadaan ruang siber yang serba tanpa batas ini memberi peluang bagi aktor non-negara—baik peretas individu, kelompok kriminal, maupun institusi yang didukung negara—untuk melakukan manuver lintas negara tanpa risiko fisik apa pun.
Ancaman siber bergerak begitu cepat, menembus jaringan global tanpa memperhatikan batas geografis. Hal ini mempersulit upaya pelacakan dan pengadilan para pelaku, sehingga membuat penegakan hukum di bidang siber lebih rumit dari tantangan konvensional. Selain itu, ancaman semacam ini tidak lagi membutuhkan perang terbuka, namun tetap dapat melumpuhkan ekonomi atau mengguncang tatanan sosial politik suatu negara.
Sulistyo juga menyoroti bahwa persaingan antarnegara pada masa kini banyak berlangsung di ranah digital. Kompetisi menguasai kecerdasan buatan, sistem telekomunikasi, hingga teknologi komputer generasi terbaru menjadi bagian penting dalam geopolitik modern. Negara-negara bersaing mengembangkan kapabilitas sibernya agar tidak tertinggal secara strategis.
Menanggapi kompleksitas dunia maya yang lintas batas ini, Indonesia memperkuat keberadaannya melalui diplomasi aktif di bidang siber. Tidak ingin negara berkembang tersudut oleh dominasi negara maju, Indonesia giat memperjuangkan tata kelola ruang siber global yang setara dan inklusif. Forum-forum seperti ASEAN maupun PBB pun dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun aturan bersama yang dapat diterapkan di tingkat internasional.
Pemerintah Indonesia fokus membangun langkah konkret di antaranya dengan memperkuat sistem pertahanan siber nasional yang adaptif dan modern, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan digital. Kerja sama erat dengan banyak negara juga terus didorong, sebab tidak ada satu pun negara yang mampu melindungi dirinya sendiri di dunia siber yang borderless ini. Pengembangan kurikulum khusus dan pelatihan di bidang keamanan digital menjadi prioritas utama agar Indonesia siap menghadapi segala bentuk ancaman siber.
“Kemanan di ruang siber harus kita pandang sebagai keamanan bersama,” tambah Sulistyo menegaskan penutupan pidatonya. Sebab, setiap negara saling terhubung dan saling mempengaruhi melalui jaringan global, sehingga membangun keandalan sistem digital merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komunitas internasional.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
