Peralihan dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik (EV) menandai revolusi industri otomotif. Kendaraan listrik menawarkan efisiensi energi lebih tinggi, emisi lebih rendah, dan biaya operasional yang lebih hemat dibanding mobil konvensional. Baru-baru ini Mahkamah Agung India mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pelarangan bertahap terhadap mobil mewah berbahan bakar bensin dan diesel (ICE) untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) di India. Usulan ini disampaikan dalam sidang terkait petisi kepentingan publik yang menyoroti perlunya kebijakan mobil listrik nasional yang lebih tegas.
Usulan larangan mobil mewah berbahan bakar fosil ini bertujuan untuk memberikan sinyal kuat bagi percepatan transisi ke kendaraan listrik. Mahkamah Agung India menganggap bahwa segmen mobil mewah berbahan bakar fosil hanya digunakan oleh kelompok kecil masyarakat kaya sehingga pembatasan mobil ini tidak akan berdampak besar pada mayoritas warga. Pemerintah India pun merespons usulan ini dengan serius dan menegaskan bahwa setidaknya 13 kementerian terlibat dalam merumuskan kebijakan EV, mulai dari infrastruktur pengisian daya hingga insentif produksi dan pembelian kendaraan listrik.
Petisi yang diajukan menilai bahwa kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan EV secara efektif melanggar hak warga atas udara bersih dan kesehatan, sebagaimana dijamin konstitusi India. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah infrastruktur pengisian daya EV yang masih terbatas, membuat banyak calon pembeli enggan beralih dari mobil berbahan bakar fosil. Pengadilan mengatakan bahwa fasilitas pengisian daya akan berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, termasuk pemanfaatan pom bensin dan terminal transportasi publik sebagai lokasi charger.
