Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi dugaan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di suatu lokasi tidak dapat mewakili keseluruhan program ini. Menurut Pigai, pelaksanaan di lapangan melibatkan berbagai pihak, mulai dari supplier hingga produsen MBG yang berbeda-beda. Hal ini membuat setiap kesalahan bisa dianggap sebagai masalah serius jika dianggap secara seragam. Pigai menegaskan bahwa program MBG di setiap tempat memiliki pelaksanaan yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
Pigai juga menekankan bahwa kasus keracunan dalam program MBG tidak seharusnya dipolitisasi. Program ini, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil tanpa adanya kaitan politik. Ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut membantu memperbaiki pelaksanaan program MBG agar memberikan dampak positif bagi anak-anak Indonesia.
Pigai mengajak untuk bersama-sama memperbaiki program MBG agar lebih efektif. Meskipun terdapat kasus keracunan tertentu, ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak mencerminkan keseluruhan program yang berjalan dengan baik dan positif sebesar 99,99%. Kesimpulan ini didukung oleh Presiden yang menyatakan bahwa tingkat deviasi dalam program MBG hanya sekitar 0,0017%. Bagi Pigai, perbaikan program tersebut harus dilakukan secara bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak.
