Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri merangkap jabatan di perusahaan negara atau swasta telah menyoroti nama-nama yang sebelumnya menduduki kursi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 30 wakil menteri diketahui telah merangkap jabatan sebagai komisaris maupun komisaris utama di berbagai perusahaan pelat merah.
Di antara nama-nama tersebut, terdapat Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Ada juga Helvy Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjabat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan, Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Ratu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan, juga tercatat sebagai pejabat yang merangkap jabatan di BUMN.
Keputusan MK ini tentu membawa dampak pada kebijakan hiring dan struktur kepemimpinan di sektor BUMN, serta memperkuat prinsip transparansi dan good governance dalam korporasi. Artinya, pejabat negara diprioritaskan untuk fokus pada tugas publik tanpa memiliki konflik kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan dan struktur di BUMN diharapkan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
