Trump Terhambat Rencana Cadangan Bitcoin Strategis oleh Masalah Hukum
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi kendala hukum dan yurisdiksi dalam rencananya untuk cadangan bitcoin (BTC) strategis. Dilansir dari the block melalui laporan Bloomberg, Trump telah mengemukakan rencana ini sejak awal masa kepresidenannya. Sebagian besar cadangan bitcoin ini berasal dari hasil penyitaan kriminal atau perdata, serta cadangan aset digital terpisah.
Rencana Pemerintah AS untuk Cadangan Bitcoin
Dalam perintahnya, Trump memerintahkan Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan untuk merancang strategi netral anggaran guna memperoleh dan mengelola cadangan bitcoin tanpa memberatkan wajib pajak. Namun, masih terdapat pertanyaan apakah Departemen Keuangan memiliki kewenangan hukum untuk mengelola cadangan tersebut.
Perdebatan dan Rencana Kedepan
Belum ada kejelasan terkait penempatan cadangan bitcoin, namun isu telah muncul mengenai kemungkinan penyimpanan tanpa batas waktu mengingat volatilitas mata uang kripto ini. Sebuah pernyataan dari juru bicara Gedung Putih menyebutkan bahwa pemerintah terus bekerja pada rencana cadangan tersebut.
“Presiden Trump memiliki visi untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat global kripto dan teknologi mutakhir lainnya,” ujar Juru Bicara Liz Huston. Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan belum memberikan tanggapan terkait hal ini.
Patrick Witt, penasihat kripto utama Gedung Putih, sebelumnya mengharapkan “pengumuman besar” akan segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan terkait langkah selanjutnya untuk cadangan tersebut, namun hal tersebut masih belum terwujud.
