Praktik diplomasi yang semakin aktif dilakukan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Agenda bertemu pemimpin negara lain, partisipasi dalam forum internasional, serta lawatan bilateral Presiden senantiasa mencuri perhatian media dan publik.
Namun tanggapan masyarakat tidak selalu antusias. Berbagai keraguan kerap muncul di media sosial, seperti “Mengapa Presiden sering ke luar negeri?” sampai “Apa dampak nyatanya untuk warga?” Reaksi seperti ini wajar muncul, sebab upaya diplomasi cenderung sulit dilihat hasil langsungnya, tidak seperti membangun infrastruktur atau menyalurkan bantuan sosial.
Di masa sekarang, dunia sedang menghadapi kondisi yang makin tidak pasti. Diplomasi justru semakin esensial agar Indonesia dapat menjaga posisinya ketika situasi global berubah drastis. Dalam periode singkat pemerintahannya, Prabowo telah melakukan banyak kunjungan luar negeri. Frekuensinya menandai keinginan Indonesia untuk lebih memainkan peran penting secara internasional.
Pembahasan ini juga marak di kalangan akademisi dan pengamat, salah satunya melalui IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Dalam diskusi itu, Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus moderator, menyoroti gap pemahaman antara aktivitas diplomasi negara dan publik. Menurutnya, masyarakat melihat Indonesia lebih aktif di luar negeri, tetapi banyak yang kurang paham tentang tujuan dan dampaknya.
Anggy memaparkan bahwa di tengah ketegangan global — mulai dari konflik Rusia-Ukraina, rivalitas AS-Tiongkok, sampai instabilitas ekonomi akibat perang di Timur Tengah — semua isu tersebut berimplikasi ke kehidupan masyarakat: harga energi naik, stabilitas ekonomi terganggu, peluang kerja ikut terdampak karena perubahan rantai pasok global.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan, fragmentasi geopolitik dunia memaksa negara berkembang seperti Indonesia untuk jeli membaca arah perubahan. Pilihan terbaik bagi Indonesia adalah tetap aktif menjaga hubungan dengan banyak negara serta memiliki posisi yang fleksibel.
Menurut Aloysius, prinsip bebas aktif Indonesia kini berkembang menjadi praktik berpolitik luar negeri yang fleksibel melalui pendekatan hedging—menjaga kedekatan dengan berbagai kekuatan tanpa berpihak secara penuh. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menyebut strategi ini bahkan mengarah ke resilience-based hedging; artinya, tidak hanya fleksibel di kancah internasional, tapi juga memperkuat ketahanan dalam negeri agar stabil menghadapi ancaman global.
Karena itu, keaktifan Indonesia di G20, ASEAN, dan BRICS sebenarnya bertujuan strategis untuk memperluas ruang gerak nasional di tengah persaingan internasional yang semakin kompleks. Tantangannya, penjelasan mengenai strategi diplomasi ini jarang sampai ke khalayak luas. Publik hanya disuguhi cuplikan foto, jadwal kunjungan, atau seremoni, sehingga banyak yang mengecilkan diplomasi sebagai aktivitas seremonial semata, bukan langkah penting negara.
Salah satu penyebab minimnya pemahaman publik adalah komunikasi pemerintah yang cenderung elitis dan teknokratis. Strategi besar berhenti hanya di kalangan pegiat kebijakan, tidak diturunkan menjadi narasi konkret yang bisa dimengerti masyarakat awam. Padahal, di era digital sekarang, opini yang viral dan sederhana bisa dengan mudah mengalahkan penjelasan resmi yang kurang komunikatif.
Menurut Anggy, pemerintah sangat membutuhkan juru bicara yang mampu menjabarkan alasan dan dampak nyata diplomasi dengan bahasa lugas: kenapa kunjungan ke luar negeri penting, bagaimana dampaknya ke perekonomian, keamanan nasional, hingga keseharian masyarakat. Penjelasan ini sebaiknya rutin disampaikan secara terbuka agar tidak hanya segelintir elit yang mengerti makna kebijakan luar negeri.
Di era digital, kehadiran negara di media sosial pun jangan sekadar ramai. Narasi yang terlalu defensif, atau terlalu teknis, justru berisiko memperluas jurang pemahaman dan memicu polarisasi.
Intinya, diplomasi kini tidak hanya dituntut untuk sukses di forum dunia, tetapi juga harus mampu meyakinkan, mengedukasi, serta melibatkan rakyatnya. Tantangan terbesar diplomasi Indonesia hari ini adalah menghubungkan langkah strategis negara dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat. Diplomasi tidak boleh sekadar menjadi milik elit, karena kekuatan sejatinya lahir saat didukung seluruh rakyat.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
