Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kedaulatan keuangan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Selain menjaga kedaulatan wilayah, Indonesia juga perlu melindungi sistem keuangan dari praktik curang yang dapat merugikan negara. Gibran mengungkapkan ancaman yang sering kali terlewatkan, yaitu trade misinvoicing, di mana nilai transaksi ekspor dan impor dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, membuka celah bagi aliran dana ilegal.
Menurut Gibran, di balik arus perdagangan global terdapat gelombang yang tidak selalu terlihat, yang dapat merusak keadilan ekonomi dan menyebabkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri. Praktik trade misinvoicing mencakup berbagai bentuk manipulasi, seperti under-invoicing (melaporkan nilai lebih rendah) dan over-invoicing (melaporkan nilai lebih tinggi). Selama periode 2014-2023, nilai under-invoicing ekspor diperkirakan mencapai USD 401 miliar atau rata-rata USD 40 miliar per tahun, sementara over-invoicing ekspor sebesar USD 252 miliar atau sekitar USD 25 miliar per tahun.
Gibran juga menyoroti sektor perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, dan telepon pintar sebagai sektor yang paling rentan terhadap praktik tersebut. Kedaulatan keuangan menjadi hal yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
