Donasi kripto kepada partai politik di Inggris akan dihentikan sebagai langkah respons terhadap tinjauan mengenai campur tangan keuangan asing. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengungkapkan kebijakan ini, serta melarang donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga jumlah tertentu per tahun. Rekomendasi lain yang diajukan oleh mantan pejabat pemerintah Philip Rycroft termasuk larangan iklan politik daring yang dibiayai oleh entitas asing.
Tinjauan Rycroft diperlukan sebagai respons terhadap ancaman campur tangan asing dalam demokrasi Inggris. Berbagai kasus campur tangan asing sebelumnya, termasuk keterlibatan mantan anggota parlemen dalam menerima suap, telah mendorong perlunya langkah-langkah pengamanan ini. Salah satu partai politik yang berpotensi terpengaruh oleh larangan donasi kripto adalah Reform UK, yang sebelumnya menerima sumbangan dalam bentuk mata uang digital.
Meskipun Reform UK telah mengumumkan bahwa mereka menerima donasi kripto, pemimpin partai, Nigel Farage, menyatakan bahwa donasi tersebut akan diproses oleh pihak ketiga yang teregulasi menjadi uang tunai. Semua donasi di atas batas tertentu akan diperiksa untuk memastikan keabsahannya. Hingga saat ini, belum ada laporan tentang partai politik yang melaporkan menerima donasi kripto kepada Komisi Pemilihan Umum. Langkah-langkah ini diambil guna memastikan transparansi dalam pendanaan partai politik di Inggris.
