Biasanya, isu pelestarian lingkungan dibicarakan hanya dari sisi hutan dan satwa liar. Cerita yang sering muncul adalah tentang semakin terbatasnya wilayah alami, jumlah satwa yang berkurang, serta konflik yang kian sering antara manusia dan binatang liar. Namun, Wahdi Azmi, seorang dokter hewan sekaligus pegiat konservasi yang telah bertahun-tahun menangani persoalan manusia-gajah di Sumatera, punya sudut pandang yang berbeda. Ia menyoroti bagaimana manusia justru kerap terlupakan dalam pembicaraan tentang konservasi.
Dalam forum Leaders Talk Tourism mengenai kebijakan KSDAE 2025, Wahdi memberikan pandangan sederhana namun tajam—konservasi tak akan berhasil jika tak memberi untung bagi masyarakat lokal. Menurutnya, “Konservasi tak cukup hanya bicara tentang menyelamatkan satwa. Tanpa manfaat nyata untuk masyarakat sekitar, upaya konservasi hampir pasti gagal.” Pengalaman Wahdi di lapangan menegaskan bahwa konflik manusia dan gajah, misalnya, sering berawal dari perubahan besar pada lingkungan tanpa dukungan dan perancangan sosial yang memadai bagi manusia di sekitarnya.
Ketika hutan dibuka jadi lahan perkebunan, satwa kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, masyarakat sekitar mesti menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Akibatnya, perjumpaan antara manusia dan satwa tak lagi bisa dihindari. Namun, Wahdi menilai bahwa masalah yang utama adalah kurangnya solusi terpadu. Respon yang diambil masih terlalu terpaku pada pendekatan perlindungan sepihak: membatasi kawasan, mengatur peraturan ketat, dan berharap ekosistem tetap terjaga.
Di atas kertas, pendekatan seperti itu memang terlihat masuk akal. Akan tetapi, di kehidupan nyata, pembatasan tersebut justru memperbesar jarak antara masyarakat lokal dengan kawasan konservasi. Bagi warga di pinggir hutan, peraturan yang terlalu ketat kadang berarti kehilangan akses ke lahan hidup, kesempatan ekonomi makin tipis, dan risiko bertemu satwa liar meningkat.
Dalam kondisi seperti ini, konservasi malah dianggap jadi beban, bukan kepentingan bersama. “Manusia itu sendiri bagian ekosistem. Maka pendekatan konservasi tidak bisa hanya soal proteksi, tetapi harus mengintegrasikan kehidupan manusia,” jelas Wahdi.
Konsep integrasi yang dimaksud bukan sekadar keterlibatan formal, melainkan menghubungkan konservasi, ekonomi lokal, dan edukasi masyarakat. Jika elemen-elemen ini berdiri sendiri, konservasi selalu rawan gagal—tergantung pada bantuan luar. Pentingnya integrasi ini terbukti bukan hanya dalam urusan satwa liar, tetapi juga pada praktik pengelolaan habitat di wilayah lain.
Lihatlah kawasan Mega Mendung di Bogor. Di wilayah yang berfungsi sebagai penyangga ekologi untuk Jabodetabek, tekanan lahan tak pernah surut. Deforestasi dan perubahan fungsi lahan nyata mengancam sumber air, kelestarian hutan, serta penghidupan masyarakat. Namun, kawasan seperti Arista Montana yang dikembangkan Yayasan Paseban bersama Andy Utama memilih pendekatan berbeda. Di sana, pelestarian lingkungan diintegrasikan ke aktivitas sosial, dengan menarget ekonomi lokal melalui pertanian organik komunal.
Petani setempat dilibatkan sejak awal—dari perawatan, pengelolaan, sampai pemasaran hasil panen. Mereka mendapatkan pelatihan mengelola tanah dan air secara berkelanjutan, hingga akhirnya memahami bahwa pelestarian lingkungan adalah syarat pokok kemakmuran pertanian mereka. Perubahan ini membuat upaya konservasi justru menjadi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Di belakang perubahan ekonomi ini, Yayasan Paseban berperan penting dalam membangun kapasitas manusia lewat pelatihan pertanian organik, kelas pengelolaan sumber daya alam, sampai edukasi generasi muda. Edukasi tak hanya berhenti di batas kesadaran, tetapi diimplementasikan dalam kemampuan praktis—mulai dari mengelola lahan lestari hingga memanfaatkan peluang usaha ramah lingkungan.
Kini, masyarakat bukan lagi objek dari program konservasi, melainkan subjek yang punya kendali langsung atas cara menjaga lingkungan. Jika merujuk lagi pada pengalaman Wahdi di Sumatera, pola serupa dapat ditemui baik dalam penanganan konflik manusia–gajah, maupun pembangunan ekonomi-bersama di Mega Mendung. Di kedua tempat, kunci masalahnya: konservasi mesti menyatu dengan realitas kehidupan sehari-hari.
Perbedaannya, di Sumatera, minimnya integrasi ekonomi bikin konflik manusia–satwa makin parah. Sedangkan Mega Mendung membuktikan dengan melibatkan masyarakat dan ekonomi, potensi konflik bisa ditekan sejak awal. Oleh karena itu, kekuatan konservasi tak hanya dinilai dari luas kawasan yang dilindungi, tapi dari sejauh mana hubungan manusia-lingkungan dibangun.
Lemahnya upaya konservasi sering berakar dari ketiadaan kapasitas dan pelibatan masyarakat. Warga tidak mendapatkan pelatihan, akses manfaat ekonomi terhambat, dan konservasi hanya jadi jargon. Namun jika masyarakat dilibatkan aktif, diberdayakan, serta merasakan langsung manfaatnya, perubahan menjadi nyata dan berkelanjutan—bukan atas dasar pengawasan, melainkan kebutuhan hidup bersama.
Inilah pelajaran dari percampuran antara pemikiran Wahdi Azmi dan perubahan konkret di Mega Mendung: Indonesia memerlukan kawasan konservasi yang kuat, tetapi juga butuh model integrasi yang menghubungkan kepentingan ekologi dan ekonomi. Konservasi tidak bisa berdiri sendiri; ia harus terjalin erat dengan kehidupan, pengetahuan, dan ekonomi masyarakat.
Tanpa perpaduan itu, konservasi akan tetap dalam posisi defensif, terus kalah oleh tekanan ekonomi dan pembangunan yang makin intens. Namun, jika dilakukan dengan integrasi yang tepat, pelestarian lingkungan dapat menjadi dasar dari pembangunan masa depan yang benar-benar berkelanjutan. Pada akhirnya, sebagaimana diingatkan Wahdi, inti persoalan konservasi adalah memastikan setiap manusia merasa punya alasan dan manfaat untuk ikut menjaga alam.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
