Pada tahun 2026, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menginisiasi sebuah forum diskusi sebagai bagian dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan, dengan topik yang berfokus pada profesionalisme dan perkembangan karier militer. Forum ini menghadirkan tiga pakar, yaitu Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie.
Tujuan utama dari diskusi ini adalah menawarkan sudut pandang baru kepada mahasiswa tentang bagaimana profesionalisme militer di Indonesia berkembang di tengah perubahan politik kontemporer dan kebijakan institusional. Para narasumber membahas sejumlah dimensi penting yang mempengaruhi jalur karier prajurit, pola promosi, hingga relasi antara otoritas sipil dan militer dalam proses pengisian jabatan strategis.
Dr. Aditya membuka sesi dengan menyoroti peran dinamika politik, khususnya meningkatnya tren kepemimpinan populis di Indonesia, terhadap kelangsungan karier militer. Dalam pandangannya, sistem promosi di tubuh TNI sering kali didorong bukan hanya oleh prestasi, melainkan juga faktor relasi personal dengan elit politik. Hal ini menciptakan ketegangan antara semangat meritokrasi dan praktik hubungan personal yang sudah melekat dalam institusi militer.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa semakin menguat relasi personal dalam proses pengangkatan pejabat militer, semakin besar pula risiko melemahnya mekanisme check and balance oleh lembaga sipil. Dalam situasi populisme, hubungan pribadi antara pemimpin dan pejabat militer berperan besar dalam keputusan strategis, sehingga pengawasan institusional berpotensi menyempit signifikan.
Permasalahan tersebut lalu memunculkan perdebatan terkait peran serta otoritas sipil dalam mekanisme promosi dan pengisian jabatan penting, utamanya dalam pencalonan Panglima TNI. Aditya mengemukakan bahwa pola relasi sipil–militer di negara demokrasi sangat beragam. Di beberapa negara, pengangkatan pimpinan militer harus disetujui legislatif, sementara di negara lain menjadi hak prerogatif eksekutif. Bahkan, ada pula negara demokrasi yang tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dalam urusan ini, contohnya Inggris. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya standar universal dalam mengelola hubungan sipil–militer, meski semuanya beroperasi dalam sistem demokrasi.
Beni Sukadis menyorot pentingnya kontrol sipil yang demokratis agar profesionalisme militer dapat tumbuh dengan optimal. Menurutnya, indikator profesionalisme militer selain dari sistem promosi adalah pendidikan, kesejahteraan personel, serta dukungan sistem persenjataan yang memadai. Transformasi TNI pasca-Reformasi, dengan adanya pemisahan TNI dan Polri serta regulasi baru seperti UU Pertahanan dan UU TNI, dinilai sebagai langkah penting menuju militer yang lebih profesional dan netral.
Namun, Beni juga mengakui bahwa faktor kedekatan dengan aktor politik tetap menjadi bagian dari proses promosi jabatan strategis TNI. Hal ini mengakibatkan diskusi yang tak kunjung usai tentang konsistensi meritokrasi dalam sistem karier perwira TNI. Dalam praktiknya, pergantian Panglima TNI tidak selalu mengikuti pola rotasi antar matra. Sebagai contoh, penunjukan Jenderal Moeldoko dan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat, menunjukkan adanya preferensi politik dan kepemimpinan, bukan semata rotasi formal atau aturan tidak tertulis.
Masalah struktural dalam sistem karier militer dibahas lebih lanjut oleh Yudha Kurniawan. Berdasarkan penelitiannya, secara teoritis seorang perwira membutuhkan waktu sekitar seperempat abad sebelum mencapai pangkat Brigjen. Tetapi, realitas di lapangan menunjukkan adanya penumpukan perwira tinggi akibat ketimpangan antara jumlah personel dan ketersediaan jabatan.
Yudha juga mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab, seperti terbatasnya kapasitas institusi pendidikan militer, hambatan struktural dalam proses promosi, serta kualitas SDM yang bervariasi sejak tahapan seleksi awal. Tidak hanya itu, pembatasan anggaran pertahanan dan kurangnya fasilitas pelatihan turut memperparah dinamika regenerasi pemimpin di lingkungan militer.
Forum ini berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan perspektif mahasiswa tentang tantangan profesionalisme militer dalam kerangka demokrasi. Para peserta didorong untuk berpikir kritis terhadap berbagai dilema dalam mengelola pola karier prajurit dan menerapkan prinsip tata kelola yang menempatkan profesionalisme sebagai pilar utama pertahanan negara.
Topik yang dibicarakan juga sangat relevan dengan kondisi politik nasional, di mana sejumlah pengamat menyoroti ancaman kemunduran demokrasi yang kembali membuka perdebatan posisi militer dalam kehidupan sipil. Isu ekspansi militer ke wilayah sipil kerap menjadi perhatian. Namun perlu disadari, relasi sipil-militer idealnya bersifat timbal-balik, bergantung pula pada kemampuan aktor sipil mempertegas batas kewenangan di antara dua institusi tersebut.
Pembahasan tentang desain sistem karier perwira di Indonesia pun menegaskan bahwa kendali sipil yang berlebihan atas dinamika internal militer bisa menimbulkan efek samping yang tak diinginkan. Oleh karena itu, isu pengelolaan karier militer seyogianya fokus pada pengembangan organisasi berbasis profesionalisme dan tidak semata dilihat dari perspektif politik praktis.
Berbagai negara demokrasi telah membuktikan pentingnya tata kelola institusional dalam sistem promosi militer. Dengan penerapan manajemen berbasis profesionalisme, pertahanan negara dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Melalui diskusi seperti ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami secara mendalam relasi sipil–militer dan tetap menjaga prinsip demokrasi dalam perkembangan sektor keamanan nasional.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
