Pelaksanaan Pilkada di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tingginya ongkos politik yang dibutuhkan. Mulai dari tahap pencalonan, kandidat harus menyiapkan biaya besar meskipun belum pasti bisa maju dalam pemilihan. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menyatakan bahwa sejak 2005, biaya politik terus meningkat dalam proses Pilkada langsung. Tahap pencalonan di partai politik saja membutuhkan biaya besar untuk memenangkan dukungan, terutama jika harus membangun koalisi dengan partai lain.
Selain itu, tahap kampanye juga membutuhkan biaya besar. Kandidat perlu menjangkau wilayah yang luas dan tidak mungkin menjangkau semuanya tanpa menggunakan politik uang. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan demokrasi di Indonesia yang terganggu oleh tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada. Perdebatan seputar masalah ini pun semakin memanas, menciptakan perhatian yang besar dari masyarakat dan pemerintah terkait masa depan Pilkada di Indonesia.
