Menkomdigi, Meutya Hafid, telah menekankan bahwa kerja jurnalistik tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Meskipun teknologi semakin pesat, Meutya meyakini bahwa jurnalisme harus tetap mengedepankan peran dan sentuhan manusia. Menurutnya, AI bisa digunakan sebagai alat bantu di ruang redaksi, namun tidak boleh menggantikan sepenuhnya proses kerja jurnalistik yang memerlukan kepekaan, etika, dan tanggung jawab.
Meutya juga mengungkap bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penggunaan AI. Aturan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pemanfaatan AI, termasuk di bidang media massa. Selain mengatur aspek teknologi, regulasi ini juga dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan profesi jurnalis dan ekosistem media. Meutya menegaskan bahwa penggunaan AI seharusnya untuk memperkuat kualitas jurnalistik, bukan menggantikan peran manusia.
Komdigi berencana untuk berkolaborasi dengan media massa dalam penyusunan aturan terkait AI. Dialog yang intensif diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang adil dan mendukung keberlanjutan industri pers. Meutya juga menyoroti kompleksitas disrupsi informasi, di mana saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan kontekstual. Disinformasi menjadi tantangan bersama yang memerlukan tanggung jawab bersama.
Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers tetap menjadi prinsip utama, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk melindungi publik dari informasi yang keliru. Meutya menekankan bahwa karya jurnalistik yang beretika, objektif, dan manusiawi menjadi kunci dalam memelihara kepercayaan publik di era teknologi yang terus berkembang.
