Pemerintah Jepang mendukung perdagangan kripto melalui bursa saham dan komoditas yang teregulasi, menurut Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama. Selama upacara pembukaan Tahun Baru di Bursa Efek Tokyo, Katayama menyebutkan 2026 sebagai “tahun digital” Jepang, dengan tujuan memasukkan kripto ke dalam sistem pasar yang ada.
Jepang ingin menjaga pertumbuhan kripto agar tetap terkendali di dalam sistem keuangannya. Pemerintah berharap aset digital diperdagangkan di tempat yang sudah memiliki aturan, pengawasan, dan pemeriksaan investor. Menurut Katayama, bursa tradisional adalah tempat utama bagi masyarakat untuk bertransaksi aset digital, karena investor ritel cenderung lebih percaya pada bursa saham dan komoditas daripada platform kripto mandiri.
Pemerintah juga mengawasi pasar luar negeri dengan cermat, terutama di Amerika Serikat di mana produk bursa terkait kripto telah diperdagangkan di tempat utama. Meskipun Jepang belum mengizinkan ETF kripto, perdagangan berbasis bursa dianggap sebagai landasan jika produk semacam itu disetujui di masa mendatang.
Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) telah mengusulkan pemindahan pengawasan kripto dari Undang-Undang Jasa Pembayaran ke Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa pada bulan Desember. Hal ini membuat mata uang kripto utama diperlakukan sebagai produk keuangan, dengan aturan pengungkapan yang lebih ketat, batasan pada perdagangan orang dalam, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Regulator berpendapat bahwa sebagian besar aktivitas kripto saat ini didorong oleh investasi, bukan transaksi pembayaran.
