Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras kebutuhan industri pada tahun 2026. Keputusan ini didasarkan pada penetapan neraca komoditas 2026 yang disetujui setelah rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung petani dan peternak pangan Indonesia agar sejahtera dan hasil kerja keras mereka dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
Pemerintah memutuskan bahwa tidak akan ada impor beras umum maupun beras medium pada tahun 2026. Demikian pula, impor beras bahan baku industri juga tidak akan dilakukan. Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa ada 13 pelaku usaha yang mendapat izin untuk impor beras industri, terutama sebagai bahan baku tepung beras dan bihun. Namun, dengan penghentian impor beras bahan baku industri, pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk lebih memanfaatkan bahan baku lokal, seperti beras pecah dan beras ketan pecah, agar dapat memenuhi spesifikasi yang diperlukan.
Selain beras, impor gula konsumsi juga tidak akan dilakukan pada tahun mendatang. Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 menunjukkan bahwa carry over stock gula konsumsi dari tahun 2025 ke 2026 diperkirakan sebesar 1,437 juta ton. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan potensi produk pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi secara mandiri.
