Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan tarif penggunaan layanan internet satelit Starlink untuk korban banjir di Langsa, Aceh. Menurutnya, Starlink sudah menggratiskan pengguna di lokasi bencana selama satu bulan, sehingga tidak ada pungutan yang dikenakan. Nezar menegaskan bahwa jika Starlink digunakan di posko pengungsian atau untuk kepentingan umum, layanan tersebut akan disediakan secara gratis.
Unggahan viral di media sosial yang menyebut adanya pungutan Rp20 ribu untuk penggunaan internet Starlink di Langsa dipicu oleh obrolan netizen dengan akun @nar***a. Netizen ini bahkan menyebut hal tersebut sebagai pungutan liar dan mengajukan laporan kepada pemilik Starlink, Elon Musk. Respons keras dari publik yang menentang pungutan di tengah bencana pun muncul, menyoroti perilaku yang dianggap tidak patut dilakukan.
Namun, klarifikasi terbaru dari akun @nar***a menjelaskan bahwa pungutan tersebut bukanlah hasil dari Starlink bantuan pemerintah. Hal ini disebabkan karena donasi Starlink masuk terlambat dan perangkat hardware dibeli secara mandiri. Perangkat Starlink sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, disediakan secara gratis sebagai layanan standar dari perusahaan.
Dengan adanya penjelasan langsung dari pihak terkait, diharapkan keterbukaan informasi dapat mengurangi spekulasi negatif dan memperjelas situasi yang membingungkan. Pungutan tarif yang dipertanyakan oleh publik ternyata memiliki alasan teknis yang menyangkut proses pengadaan perangkat, bukan niat untuk memanfaatkan korban bencana. Klarifikasi ini tentu memberikan sudut pandang baru bagi masyarakat untuk memahami konteks secara lebih luas.
