Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, sedang mengevaluasi kebijakan baru di China yang meminta para pemengaruh atau influencer untuk memiliki sertifikasi sebelum membuat konten terkait topik tertentu. Bonifasius Wahyu Pudjianto dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi menyatakan bahwa pihaknya masih dalam proses diskusi dan analisis terkait kebijakan ini. Mereka terus memantau kebijakan negara lain yang berdampak pada ekosistem digital, seperti langkah Australia dalam membatasi penggunaan media sosial anak-anak di bawah umur.
Indonesia belajar dari berbagai negara dan mengambil langkah serupa dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Meskipun demikian, Kemkomdigi masih mempertimbangkan kebijakan sertifikasi bagi pemengaruh di China karena tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran konten yang salah tanpa menghambat kebebasan berpendapat di ruang digital.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan menerapkan kebijakan serupa. Mereka masih terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait aturan tersebut. China sendiri telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan pemengaruh dan pembuat konten memiliki ijazah atau sertifikasi akademik sebelum membahas topik profesional tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas informasi online dan mencegah penyebaran hoaks di media digital.
