Kenya telah mengambil langkah maju dalam mengatur kripto setelah parlemen Kenya menyetujui Rancangan Undang-Undang penyedia layanan aset virtual 2025 pekan lalu. RUU ini harus ditandatangani oleh Presiden Kenya, William Ruto, untuk menciptakan kerangka legislasi yang mengatur penyedia layanan kripto dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam industri ini. Menurut Ketua Komite Keuangan Kuria Kimani, Kenya berharap dapat menjadi pintu gerbang ke Afrika dengan anak muda yang semakin banyak menggunakan aset virtual untuk berbagai tujuan seperti berdagang, pembayaran, investasi, dan bisnis.
Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah penunjukan badan regulator utama Kenya untuk industri ini, yaitu Bank Sentral Kenya dan otoritas pasar modal. Bank sentral akan mengawasi pemroses pembayaran yang mengatur transaksi antara mata uang fiat dan virtual, sementara otoritas pasar modal Kenya akan mengatur broker, penasihat investasi, dan manajer aset digital.
Aktivitas kripto semakin berkembang di Afrika Sub-Sahara, dengan Kenya menempati peringkat keempat dalam total nilai yang diterima dari transaksi kripto antara Juli 2024 hingga Juni 2025. Meskipun nilai aset yang diterima Kenya hampir mencapai USD 20 miliar selama periode tersebut, negara ini masih tertinggal dalam hal regulasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Komunitas kripto di Kenya dan Afrika Sub-Sahara secara keseluruhan terus tumbuh, menunjukkan potensi besar dalam ekosistem kripto di benua Afrika.
