Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattolah, mendukung pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan berharap agar Pemerintah menemukan solusi untuk mengatasi pengangkatan tersebut tanpa memberatkan daerah. Dia menyoroti perlunya langkah preventif dan solusi yang lebih humanis dan detail dari BKN dan Kemenpan RB agar proses pengangkatan PPPK berjalan lancar. Dia juga menekankan pentingnya agar PPPK paruh waktu tidak hanya terfokus pada satu instansi atau sekolah, tetapi juga bisa diterapkan di berbagai instansi lainnya.
Dayat El, panggilan karibnya, mengusulkan Kementerian untuk meningkatkan kemampuan transferable skills bagi PPPK agar lebih inovatif dan multi-talenta. Dia juga membahas alokasi mekanisme pembayaran gaji dan TPP dari APBD, yang akan dibahas dalam rapat bersama dengan Kementerian PAN RB, BKN, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri untuk mencari solusi yang tepat agar PPPK mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Pandangannya ini sebagai tanggapan terhadap laporan dari BKD yang menyebutkan bahwa pengajuan pengangkatan PPPK sekitar 48.000 dari 60.000, dengan 11.500 yang belum diproses karena belum memenuhi persyaratan skema tahap 1 dan 2 yang ditetapkan oleh pusat. Perwakilan dari BKN juga menjelaskan bahwa masih dalam proses input berkas dan kelengkapan persyaratan yang membutuhkan waktu.
