Kepolisian Republik Indonesia mengelola dana hasil tilang secara transparan untuk mendukung kegiatan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dana tilang saat ini dikelola melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memastikan akuntabilitas dan manfaat yang jelas. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal, menjelaskan bahwa dana tilang juga digunakan untuk kegiatan lalu lintas dan program keselamatan yang bertujuan mendukung masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem tilang yang lebih terbuka dan efisien, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul dari pelanggaran lalu lintas dapat kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di jalan raya diharapkan dapat ditingkatkan. Di sisi lain, negara Malaysia juga berhasil meraih pemasukan signifikan dari sektor otomotif melalui pajak penjualan dan bea masuk kendaraan bermotor.
