Pada Kamis, 2 Oktober 2025, Pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan baru terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini membatasi setiap warga untuk membeli maksimal 300 liter bensin bersubsidi setiap bulan, menggantikan sistem subsidi menyeluruh yang telah berjalan selama puluhan tahun. Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban anggaran negara yang selama ini mencapai hampir 20 miliar ringgit per tahun atau setara dengan Rp72 triliun.
Reformasi fiskal ini menjadi salah satu langkah penting dari pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang melihat bahwa skema subsidi sebelumnya sering disalahgunakan. Dengan aturan baru, harga bensin subsidi diatur sebesar 1,99 ringgit per liter, dan hanya berlaku bagi warga Malaysia yang memiliki kartu identitas nasional dan surat izin mengemudi yang masih berlaku. Setiap pengendara wajib menunjukkan kartu identitas sebelum mengisi bahan bakar.
Meskipun beberapa warga menyambut positif kebijakan baru ini, ada juga yang merasa terbebani dengan aturan yang lebih rumit. Kendala seperti SIM yang kedaluwarsa dan proses perpanjangannya yang melonjak 45 persen menjadi 33.000 per hari menjadi perhatian utama. Meski demikian, pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurangi kebocoran subsidi yang mencapai 40 persen dari konsumsi BBM, dan berpotensi menghemat hingga 8 miliar ringgit per tahun.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan disiplin berkendara di Malaysia, meskipun masih terdapat kritik terhadap penundaan realisasi harga BBM yang lebih murah yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM di Malaysia sedang melalui fase transisi yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan keadilan dalam pemberian subsidi bagi warga negara.
