Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai stabilisator harga beras, menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah meminta cabang Bulog di daerah untuk melakukan operasi pasar ketika harga beras naik secara signifikan. Namun, Khudori menegaskan bahwa proses ini tetap memerlukan persetujuan Bapanas melalui rakortas bersama Menko Pangan. Operasi pasar di daerah non-produsen beras, terutama di kawasan Indonesia Timur, sangat penting dilakukan secara terus-menerus, menurut Khudori.
Selain itu, pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan BUMD bidang pangan sebagai penyangga. Contohnya adalah Food Station yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan beras subsidi. Meskipun upaya ini mengharuskan pengeluaran anggaran yang signifikan, namun daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan yang merupakan produsen beras surplus dapat menjadi stabilisator harga beras. Dengan begitu, langkah-langkah konkret perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan harga beras di pasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
