Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji untuk tahun 2023-2024. Informasi yang diungkapkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian kelas jamaah haji. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCH), juga dicegah oleh KPK untuk bepergian ke luar negeri dalam rangka pengusutan perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024.
Menyikapi hal ini, Sekretaris PCNU Bangkalan, Kiai Dimyati Muhammad, menegaskan pentingnya KPK dalam memperlihatkan keseriusan dalam memberantas korupsi. Masyarakat memiliki harapan besar agar kasus korupsi haji, termasuk aliran dananya, dapat diungkap dengan jelas melalui proses penyidikan yang transparan. Kiai Dimyati juga menekankan pentingnya penetapan tersangka yang cepat agar proses hukum tidak terhambat.
Dalam konteks penyelidikan kasus ini, penyelewengan kuota haji demi keuntungan pribadi dan kelompok dianggap sebagai tindakan yang merugikan agama dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Kiai Dimyati mendukung KPK dalam mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengingatkan agar tidak ada kekurangan dalam proses penyelidikan.
